Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin rapat dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana, terkait Biaya Komponen kesehatan Haji tahun 1443H/2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Foto : Geraldi/mr

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyiapkan rencana kontinjensi yaitu menyediakan tempat karantina, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan reaksi cepat untuk penanganan jemaah haji selama di Arab Saudi pada masa Covid-19.

Demikian bunyi salah satu butir kesimpulan rapat Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana, terkait Biaya Komponen kesehatan Haji tahun 1443H/2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

“Tadi sudah dijelaskan bahwa pada keberangkatan tidak diterapkan PCR, namun pada kepulangan diterapkan protokol Kesehatan sesuai SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 yaitu diterapkan dua kali test PCR, satu kali di arab Saudi dan satu lagi pada saat kedatangan embarkasi dan diterapkan karantina satu hari di Asrama Haji. Kebijakan tersebut bersifat dinamis dan kemungkinan terjadi perubahan,” jelas Ace.

Namun di sisi lain, Ace Juga mempertanyakan soal kewajiban jamaah PCR sesuai SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 ini. Menurut politisi Partai Golkar itu, dalam regulasi tersebut tidak dijelaskan soal pembayaran biaya PCR ini dibebankan pada siapa.

“Terkait kalau ini dilaksanakan, lalu siapa yang bayar PCR-nya? Nah ini harus dibahas dalam rapat khusus bersama Kementerian Kesehatan RI. Untuk biaya kesehatan, Panja (Komisi VIII DPR RI) menginginkan itu semua dibebankan pada biaya APBN termasuk PCR,

Diketahui, total anggaran kesehatan haji tahun 2022 sebesar Rp327,67 miliar, yang dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, vaksinasi meningitis, operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan penugasan Tenaga Kesehatan Haji.

Menurut Ace, secara umum pelayanan Kesehatan semuanya sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Namun untuk penangan jemaah haji di Arab Saudi selama masa Covid-19 masih kurang jelas. “Kami meminta ada penaganan khusus terkait Covid-19 di Arab Saudi, karena ini kasus extraordinary,” pungkas Ace. (we/sf)